REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah membuat crisis center untuk menangani segala bentuk konflik baik dalam negeri maupun luar negeri yang melibatkan WNI. Ide itu keluar dari Presiden Joko Widodo dua pekan lalu.
Luhut mengatakan, crisis center dibuat merespon kondisi kritis yang memerlukan keputusan yang cepat. Crisis centre tersebut dimotori oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menkopolhukam, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.
"Itu (crisis center) ada di bawah presiden. Satu anggota tetap dan tidak tetap. Tetap itu beberapa menteri: polhukam pertahanan panglina tni kapolri menlu. Anggota tidak tetap: kementerian terkait yng berkaitan dengan krisis tersebut," ujar Luhut di Kantornya, Senin (25/4).
Luhut mengatakan Ide crisis center ini sudah dari dulu tapi sempat tertunda. Dua pekan lalu presiden instruksikan proses pembentukan krisis center.
"Jadi ini juga bukan ide saya. Semua dalam kontrol presiden. Gak ada lah multipilot dalam pemerintahan," ujar Luhut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
