REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memangkas anggaran rapat. Selain itu juga lebih meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada manfaat untuk masyarakat banyak.
"Anggaran rapat harus dipangkas, ngapain banyak rapat, rapat cukup sekali, begitu juga seminar. Kan focus grup discussion (FGD) juga bisa," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan di sela acara Penandatangan Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Gubernur Jabar di gedung sate, akhir pekan ini.
Menurut Aher, kalau mencari masukan dari para pakar cukup dilakukan FGD saja. Kalau ada irisan dari dinas lain, maka sebaiknya mengundang dinas lain agar lebih mendalam dibandingkan seminar 200 orang akan habis dengan sambutan. "Seminarnya hanya satu jam, dapat apa," katanya.
Sebetulnya, Aher mengatakan, pemangkasan anggaran pun sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Jabar sejak 2010 lalu. Ini dilakukan, untuk optimalisasi kinerja. Namun, saat ini kinerja harus lebih dioptimalkan lagi, terutama pada program yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. "Jadi pada dasarnya, sekarang diketatkan lagi penekanan pada pengetatan, Jabar sudah cageur," katanya.
Saat ini, kata Aher para OPD sudah melakukan penandatanganan untuk meningkatkan kinerja. Aher berharap, hal itu diimplementasikan di lapangan. Sehingga nilai kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat pun bisa meningkat
Aher menginginkan Pemprov Jabar dengan penandatangan tersebut ada komitment yang kuat dari OPD masing-masing untuk menghadirkan performance dari tupoksi atau kinerja minimal AA atau minimal A. Sekarang, Pemprov Jabar ada di level 2.
"Se-Indonesia itu provinsi satu-satunya yang A adalah Yogyakarta. Semuanya di bawah A, kita BB. Kalau Yogyakarta sudah A, tahun ini kami harapkan bisa A, mudah-mudahan kita bisa A, kinerjanya sangat baik," katanya.
Menurut dia, peningkatan kinerja tersebut tidak hanya baik dari sisi keuangan saja. Namun, dari sisi hasil program pun harus betul-betul bisa dirasakan masyarakat. Tak hanya secara keuangan saja bisa dipertanggungjawabkan, tetapi dari sisi kegunaan anggaran yang dibelanjakan pun hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Jadi, Aher menekankan pada hasil. Sedangkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak sampai pada hasil. Tapi, hanya sebuah belanja sebuah pembangunan yang dipertanggungjawabkan secara keuangan. "Tapi outcome-nya efektif atau tidak efektif itu di LAKIP adanya," katanya.
Untuk mendorong optimalisasi kinerja berbasis outcome, Heryawan mengatakan, ke depan tentunya harus diiring dengan program-program yang menyentuh masyarakat. Jadi, program itu yang jadi pokok adalah outcome-nya, bukan prosesnya. Jangan sampai, programnya pengentasan kemiskinan, tapi anggaran habis untuk rapat rapat koordinasi seminar, dengar pendapat dan lainnya.
Namun, untuk urusan program pengentasannya ternyata dari program yang ada hanya 30 persen. Aher mengatakan justru seharusnya kalau ada program pengentasan kemisknan 80 persennya ke objek langsung pengetasan lingkungan. Juga turun ke lapangan plus pengentasan kemiskinan sehingga lebih berdaya ekonominya. "Rapat rapatnya 20 persen, atau 10 persen. Tapi kalau rapat rapat, 60 persen untuk rapat rapat kinerja tidak wajar," katanya.
Aher berharap, kinerja OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Jabar bisa lebih ditingkatkan lagi. Sehingga, bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. "Kita ingin meningkatkan lebih jauh lagi, supaya kinerjanya betul, lebih baik dan dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika