REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Enam desa di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, sejak dua bulan kebanjiran akibat adanya pembuatan tanggul oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar desa mereka.
Akibatnya sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Kumpeh itu mengadu ke DPRD Provinsi Jambi, Jumat (22/4), dan diterima Komisi II serta memanggil BLHD Provinsi Jambi dan perusahaan yang terlibat. Namun dari lima perusahaan yang diduga menjadi penyebab banjir, hanya hanya dua perwakilan perusahaan yang datang.
Para kepala desa ini meminta agar ada tindakan dari pemerintah terhadap perusahaan yang membuat tanggul dan berimbas banjir ke pemukiman warga. Kepala Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh, M Bono, mewakili kepala desa lainnya mengatakan tidak hanya pemukiman warga yang tergenang air, tapi juga lahan pertanian.
"Ada sekitar 150 hektarelahan pertanian dan perkebunan masyarakat yang sudah tergenang banjir. Mereka gagal panen," kata Bono.
Menurut dia, tanggul itu sudah mulai dibuat oleh lima perusahaan sejak setahun silam, diantaranya PT Karisma, PT Envil, PT Atek dan PT. Ewf. Namun selama dua bulan terakhir air dam atau bendungan yang dibuat sudah menggenangi pemukiman warga, apalagi pada musim hujan saat ini.
"Kalau di desa saya, ada enam RT dan ada dua kelompok tani yang dirugikan," katanya.
Bahkan katanya, satu diantara lima perusahaan membuat tanggul sangat tinggi hingga tiga meter. Selain itu ada pintu air yang dihilangkan oleh perusahaan. "Di wilayah mereka kering sampai berdebu, tapi di wilayah kami banjir," katanya.
Bono mengatakan, desa yang terkena imbas itu diantaranya Kemingking, Talang Duku, Kumpeh, Pudak, Kota Karang, Teluk Raya dan Ramin. "Saking sudah parahnya genangan air beberapa tanggul perusahaan pun jebol dan lahan mereka juga ikut banjir," ujarnya.
Desa Pudak adalah yang desa terparah terkena imbas pembuatan tanggul itu, air pun sudah hampir masuk ke rumah warga. Sebab itu Bono berharap pemerintah memeriksa kembali izin perusahaan. "Batang pisang pun mati dibuatnya, kami harap pemerintah periksa izin lima perusahaan itu. Karena kami tak dilibatkan dalam pengurusan izin mereka," katanya.
Humas PT Karisma Nasrial Chaniago mengatakan, pihaknya akan proaktif sepanjang pemerintah menyelesaikan semua persoalan tersebut. Menurutnya ada lima perusahaan yang terlibat, dan dia berharap agar pemerintah menindaklanjuti semua perusahaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika