REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNGKIDUL -- Jumlah penyuluh pertanian di Gunungkidul semakin berkurang. Hal ini tentunya akan berdampak besar pada perkembangan aktivitas pertanian. Termasuk proses pengambilan kebijakan strategis di sektor pertanian.

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Gunungkidul Ketut Santosa menuturkan, seringkali profesi penyuluh dianggap sepele. Padahal merekalah yang berjuang di lapangan untuk mengumpulkan data yang sangat dibutuhkan pemerintah dan pihak pengambil kebijakan.

"Data-data yang kita bisa nikmati sekarang itu dihasilkan oleh para penyuluh. Melalui data itu kita bisa memberikan pelayanan pertanian yang baik bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu penyuluh juga memiliki peran mendampingi dan memberikan pelatihan bagi para petani. Gunungkidul sendiri memiliki jumlah petani yang banyak dan lahan pertanian yang cukup luas, yakni 67,66 persen dari luas wilayah 1.485,38 Km persegi.

Menurut Ketut, saat ini jumlah penyuluh yang berstatus PNS hanya sebanyak 72 orang. Sementara penyuluh THL-TBPP berjumlah 42 orang, dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Di samping itu, tahun ini pemerintah telah melarang pengangkatan PNS. Kondisi ini tentunya membuat jumlah penyuluh tetap semakin merosot.

Melihat angka tersebut, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) Kementerian Pertanian, Supriyadi menuturkan, penyuluh pertanian di Gunungkidul dapat habis dalam tiga tahun ke depan. Menyusutnya jumlah penyuluh pun akan terjadi di tingkat nasional.

"Tahun ini kita punya 27 ribu penyuluh pertanian se-Indonesia. Lima tahun ke depan jumlahnya berkurang, dan hanya jadi 15 ribu orang," tutur Supriyadi. Padahal menurutnya penyuluh memiliki peranan penting di masyarakat. Termasuk membantu petani untuk menghasilkan produk panen terbaik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika