REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menggaungkan program Citarum Bestari (bersih, sehat, indah, dan lestari) dengan format baru atau disebut jilid pamungkas. Citarum Bestari merupakan sebuah gerakan bersama yang dilandasi komitmen dari hulu hingga hilir.
Targetnya, pada 2018 Citarum Bestari bisa terealisasi. Citarum Bestari yang digaungkan tahun ini bukan aksi main-main. Kali ini, gerakannya sama sekali tidak mengedepankan pendekatan project. Aksi Citarum Bestari merupakan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP).
Kerusakan daerah aliran Sungai (DAS) Citarum sudah sangat parah. Pada bagian hulu, terdapat 4,2 ribu hektare lahan kritis. Setiap tahunnya, tidak kurang dari 500 ton meter kubik sampah yang dibuang ke sungai sepanjang 269 kilometer (km) itu. Akibatnya, sekitar 150 kilometer aliran sungai itu tersumbat.
Pembuangan limbahnya pun menjadi masif. Limbah hewan ternak di kawasan DAS Citarum turut mengintervensi air sungai. Begitu pun mayoritas industri, seolah leluasa membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Sungai Citarum.
Greenpeace mencatat, hanya 47,2 persen dari 176 industri di Kabupaten Bandung yang telah mengelola limbah cairnya dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dari jumlah itu, hanya 39,5 persennya yang buangan limbahnya memenuhi baku mutu. Sementara sisanya, limbah yang di luar ketentuan baku mutu itu masuk ke sungai.
Jika melihat kondisi itu, sangat tragis nasib yang dialami Sungai Citarum. Padahal, DAS Citarum yang memiliki luas 19 persen dari Provinsi Jabar itu banyak memberikan manfaatkan bagi masyarakat. Setiap tahunnya, debit airnya mencapai 5,7 miliar meter kubik. Sekitar 14 juta warga berada di area DAS Citarum.
Sungai terbesar di Jabar ini yang mengaliri tiga waduk buatan, yakni Jatiluhur, Saguling, dan Cirata. Ketiga waduk itu berpotensi menghasilkan listrik hingga 5 miliar kWh per tahun atau setara dengan 16 juta ton bahan bakar minyak (BBM) per tahun.
Selama ini, air Sungai Citarum pun menjadi sumber irigasi lahan pertanian seluas 300 ribu hektare. Layakkah sungai yang memiliki banyak manfaat itu dibiarkan "sakit"? Jawabannya tentu tidak.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan, saat ini Pemprov Jabar telah menyusun tim baru yang terdiri dari Pemprov Jabar, pemkab/pemkot terkait, akademisi, sejumlah komunitas, Polri dan TNI. Tim itu yang akan menjadi motor pelaksana gerakan Citarum Bestari.
Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan memastikan, Citarum Bestari kali ini akan lebih serius dan tegas. "Kami sedang ancang-ancang karena, kalau tiba-tiba, khawatir gagal,’’ tuturnya.
Multipihak yang tergabung dalam Tim Citarum Bestari, tegas dia, akan diberi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Langkah terdekat yang akan diimplementasikan, yakni membersihkan dan mencegah Sungai Citarum dari sampah dan limbah.
Setelah itu, pihaknya akan mengadvokasi masyarakat dan industri agar tidak kembali membuang sampah ke sungai. Kata Aher, Tim Citarum Bestari akan mendatangi satu per satu industri untuk memastikan tidak ada lagi pencemaran. Dinas Peternakan Provinsi Jabar pun kini tengah mengadvokasi peternak untuk memindahkan hewan ternaknya ke luar DAS Citarum.
Secara kelembagaan, tim akan bernaung dalam lembaga Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Citarum Bestari. Tujuannya, papar Aher, agar penanganan Sungai Citarum lebih terarah, seperti halnya penanganan Waduk Jatigede. "Untuk anggarannya, dalam perubahan APBD 2016 akan dimaksimalkan lagi,’’ paparnya.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jabar Anang Sudarna mengatakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 20 triliun. Biaya terbesar dalam merealisasikan Citarum Bestari, yakni untuk mengedukasi masyarakat dan konservasi lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika