REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburrahman mempertanyakan mengapa pemerintah tidak tegas untuk menghentikan royek reklamasi di Teluk Jakarta. Karena dirinya menilai bahasa moratorium terlihat terlalu lemah.
"Padahal reklamasi terlalu banyak masalah, pertentangan dalam perundang-undangan," kata dia, Kamis (21/4).
Habiburrahman menegaskan, apa yang ditimbulkan dari reklamasi di Teluk Jakarta sudah terlalu banyak masalah. Jadi, kata dia, pemerintah diharapkan dapat mengusut tuntas kasus korupsi reklamasi secara menyeluruh.
Artinya, penyelesaian kasus ini bukan hanya tertuju pada mantan Anggota DPRD DKI M Sanusi. Namun semua oknum yang ada di belakang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga harus diperiksa.
"Ini kan begitu isu-isunya, di belakang Ahok. Nah diusut apa ada kekuatan besar di belakang Ahok," kata dia.
Misalkan benar ada orang di belakang Gubernur DKI atau Gubernur DKI sendiri juga harus ditangkap, dan kasus reklamasi harus terus dibuka. Dia menegaskan, jangan hanya pion-pion kecil atau pemain uang receh saja yang ditangkap. Sebab proyek reklamasi bernilai ratusan triliunan rupiah.
"Kalau yang kecil saja bisa tertangkap, apalagi yang gede-gede," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika