REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana sumbangan kader untuk pelaksanaan agenda musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golongan Karya telah mencapai Rp250 juta. Pengumpulan danan diprakarsai anak-anak muda Partai Golkar.
"Mereka punya visi-misi untuk menyukseskan munaslub di Bali akhir Mei besok," kata anggota Steering Committee Munaslub Partai Golkar Andi Sinulingga saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/4) sore.
Andi mengatakan, pihaknya tidak terlalu berharap banyak pada upaya pengumpulan sumbangan tersebut, namun pihaknya tetap mengapresiasi aksi yang telah dilakukan tersebut dan menilai apa yang dilakukan merupakan sikap yang luar biasa. Dia menjelaskan, bahwa pengumpulan dana itu memiliki tujuan utama agar agenda yang digunakan sebagai media pemilihan ketua umum Golkar bersifat mandiri dan tidak didanai oleh pengusaha yang mempunyai kepentingan pribadi.
"Jalannya partai itu mau pakai dana secara mandiri atau dibiayai dana dari pihak lain? Sudah cukup lah dibiayai oleh pengusaha yang punya kepentingan di partai," ujar Andi dengan tegas.
Namun dia juga menyampaikan bahwa dana yang sudah terkumpul tersebut tidak akan dipakai untuk mendukung progran kampanye dari kandidat ketua umum karena mereka akan dikenakan biaya tersendiri yang terpisah dari anggaran penyelenggaraan munaslub.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional Bali, Theo Sambuaga menyampaikan bahwa munaslub Partai Golkar yang dijadwalkan diselenggarakan di Bali pada 17-19 Mei ditunda menjadi 25-27 Mei 2016. "Penundaan tersebut karena menunggu Presiden Joko Widodo dapat hadir pada Munaslub Partai Golkar," kata Theo L Sambuaga di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa (19/4).
Theo juga mengakui penundaan tersebut juga karena Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009 Aburizal Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali tahun 2014 masih menunggu surat keputusan Menteri Hukum dan HAM perihal pengesahan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. "Pak Aburizal mengajukan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar gabungan antara hasil Munas Bali dan hasil Munas Jakarta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan surat keputusan pengesahan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
