REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengibaratkan gaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memerintah dengan Orde Baru. Pengibaratan ini lantaran adanya persengkongkolan atas nama pembangunan.
Ferry mengatakan Orde Baru langgeng selama 32 tahun berkat otoritarian militer yang bersengkokol dengan birokrat, termasuk anggota dewan. Ahok memang bukan otoriter berlatar belakang militer.
"Sekarang yang dominan bukan militer tapi korporasi birokrasi rente," kata dia pada Diskusi Publik bertema Grand Corruption Ahok dan Para Kartelnya di Jakarta, Selasa (19/4).
Ferry menerangkan korporasi birokrasi rente ditandai dengan adanya kartel. Dalam kasus reklamasi, kartel ini merupakan para pengusaha yang bergerak di bidang properti dan bekerja sama mengendalikan harga serta berbagai aturan. "Kartel ini berkolaborasi dengan pejabat," ujar dia.
Menurut Ferry, kartel ini sangat berkuasa dan dominan sehingga dapat mengangkangi atau mengatur birokrat sehingga menabrak berbagai aturan yang berlaku. "Melahirkan penggusuran atas nama pembangunan," ujar dia.
Ferry pun mengingatkan gaya penggusuran atas nama pembangunan ini merupakan gaya orde baru. Bedanya, pembangunan yang dilakukan Orde Baru untuk kepentingan masyarakat seperti waduk. Sekarang ini, dia menuding, pembangunan hanya untuk masyarakat kelas atas.
"Masyarakat kelas bawah harus tersingkir oleh pembangunan yang dilakukan dengan tujuan memberikan akses bagi warga dari kelas lain," ujar Ferry.