REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengadakan simposium nasional bertema "Membedah Tragedi 1965 Pendekatan Kesejarahan" pada Senin (18/4) lalu. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mempertanyakan maksud dan tujuan dari langkah pemerintah tersebut. Sebab menurutnya, simposium nasional itu rawan memicu timbulnya sejumlah permasalahan baru.

"Saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi menurut saya hanya akan menciptakan masalah baru masalah kasus 1965. Itu menurut saya sudah selesai," kata dia di Jakarta, Selasa (19/4).

Fadli menganggap persoalan HAM 1965 telah selesai. Sehingga, pemerintah tidak perlu lagi mempersoalkan kasus tersebut. Ia mempertanyakan, bagaimana jika simposium tersebut dikaitkan dengan adanya rencana kompensasi atau permintaan maaf. Ia menilai, apabila kemungkinan tersebut terjadi, maka akan tercipta konflik horisontal.

"Ini seperti membuka kotak pandora. Saya pikir proses rekonsiliasi di masa lalu diselesaikan secara alamaiah saja. Jangan melalui proses di negara lain ada truth justice and reconsilitation," tuturnya.

Fadli meyakini, apabila proses diselesaikan di negara, justru dapat memicu persoalan-persoalan baru. Ia menyarankan, penyelesaian konflik 1965 sebaiknya dilakukan secara budaya, yakni musyawarah dan mufakat.

"Tidak perlu dengan cara barat ada truth justice reconsilitation, langsung saja rekonsiliasi dengan cara-cara damai yang merupakan kearifan lokal," jelasya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika