REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik mencatat penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai menurunnya gini rasio menjadi 0,40 per September 2015. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), penurunan kesenjangan tersebut menunjukan upaya pemerintah untuk memperbaiki pendapatan masyarakat selama ini berjalan.
"Itu artinya upaya-upaya kita untuk memperbaiki pendapatan masyarakat di tingkat bawah itu berjalan," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/4).
Untuk menurunkan lagi tingkat kesenjangan, pemerintah akan tetap memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat kecil salah satunya melalui UKM, bantuan pendidikan, dan juga kesehatan. Selain itu, penurunan suku bunga menjadi single digit juga merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi kesenjangan masyarakat.
"Itukan selama membantu UKM karena biaya masyarakat diturunkan sehingga pendapatannya bisa lebih baik. Itulah mengurangi gap," jelas JK.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat penurunan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia yang ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.
"Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (18/4).
Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1, yang berarti semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Suryamin menjelaskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat kesenjangan penduduk adalah kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan 1,05 persen pada periode yang sama.
Selain itu, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional, terjadi peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.
Berdasarkan data Susenas, juga terjadi kenaikan pengeluaran kelompok penduduk bawah lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk atas yang terjadi karena upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial, serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
