Senin 18 Apr 2016 20:54 WIB

Din Beberkan 4 Program PIM

Rep: C25/ Red: Achmad Syalaby
 Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Di Syamsuddin (kanan) didampingi Sekretaris PIM Ali Masykur Musa melakukan konpers atas terbentuknya PIM di Jakarta, Senin (4/4). (Republika/Darmawan)
Foto: Republika/Darmawan
Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Di Syamsuddin (kanan) didampingi Sekretaris PIM Ali Masykur Musa melakukan konpers atas terbentuknya PIM di Jakarta, Senin (4/4). (Republika/Darmawan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergerakan Indonesia Maju (PIM) rampung melakukan sidang kedua. Setelah deklarasi beberapa waktu lalu, kali ini Dewan Nasional PIM menelurkan empat program unggulan.

Ketua PIM Prof Din Syamsuddin mengatakan PIM memang hadir untuk ikut menanggulangi masalah-masalah bangsa, dan terlibat langsung dalam penyelesaian. Ia menegaskan, program-program yang ada akan dimulai langsung dari masyarakat karena memang bermaksud mencerdaskan bangsa mulai dari tingkat bawah.

"Berniat terlibat aksi nyata di lapangan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mulai dari tingkat bawah," kata Din di Jakarta, Senin (18/4).

Ia menuturkan program pertama yang telah dirumuskan adalah pendirian taman bacaan rakyat maju, yang akan dibuat dari tingkat desa dalam bentuk perpustakaan dan sarana pertemuan. Program kedua PIM adalah mendirikan desa mandiri energi, yang akan berfokus untuk meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan potensi desa.

Program ketiga adalah  akselerasi penentasan buta aksara, yang akan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan dukungan atas program penentasan buta aksara yang ada. Terakhir, lanjut Din, PIM memiliki program pendirian rumah layak untuk rakyat, yang dirasa masih belum terpenuhi dan dirasakan masyarakat sampai sekarang.

Din menambahkan, ormas yang bersifat independen itu akan melakukan deklarasi luas dan langsung, kepada masyarakat pada 29 Mei 2016 nanti. Namun, ia menekankan program-program yang telah dirumuskan akan sesegera mungkin dilakukan, mengingat PIM tidak akan terhambat birokrasi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement