Jumat 15 Apr 2016 20:45 WIB
Kasus RS Sumber Waras

Ahok vs BPK, Pengamat: Biar Masyarakat yang Menilai

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Karta Raharja Ucu
Gubernur Ahok saat meresmikan RPTRA Cibesut, Jakarta Timur, Rabu (31/3).
Foto: Ist
Gubernur Ahok saat meresmikan RPTRA Cibesut, Jakarta Timur, Rabu (31/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Irman Putra Siddin menilai sikap yang ditunjukan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Ketua BPK, Harry Azhar Azis yang berdebat secara terbuka melalui media massa merupakan sikap yang wajar di tengah iklim demokrasi.

Namun Irman menilai mereka harus tetap menjaga kehormatan dan tidak saling menghina di depan publik. Ia menilai budaya saling lempar pendapat dan menyatakan ketidaksukaan melalui media merupakan ruang yang bisa diakses masyarakat. Hal ini membuat masyarakat jauh bisa lebih menilai.

"Ini kan ruang untuk akuntabilitas mereka. Biar masyarakat yang menilai. Asal mereka gak saling hina. Biar semua juga terbuka dan keungkap seperti apa duduk perkaranya," ujar Irman saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (15/4).

Ia menilai perbedaan pendapat terbuka seperti itu kita sebagai masyarakat juga bisa ikut memperbaiki negara jika memang ada yang salah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement