REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan, respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reklamasi pada prinsipnya yang penting tidak merusak lingkungan.
"Saya kira secara prinsip presiden pernah jadi gubernur, bagi presiden reklamasi tidak ada yang salah, seluruh dunia ada reklamasi yang penting jangan merusak lingkungan kata presiden," kata Ahok di Jakarta, Jumat (16/4). (Menteri Susi Hentikan Reklamasi).
Kemudian, reklamasi jangan menyebabkan banjir dan porsi biaya tambahan harus ada. "Presiden Jokowi saat menjadi gubernur dan saya menjadi wagub sudah pernah ribut sama pengembang. Pengembang saat itu menawarkan sejuta permeter-nya, yah gak bisa dong kita harus bicara berapa persen dari NJOP," kata Ahok.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua raperda terkait reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta. Kedua Raperda yang dimaksud tersebut adalah Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K).
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, penghentian Raperda tentang reklamasi karena terkait keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara. "Penghentian pembahasan Raperda terkait reklamasi oleh dewan karena soal draf bagian keempat yakni Kawasan Strategis Nasional Tertentu pada pasal 33. Tidak bisa itu dikatakan kawasan strategis nasional tertentu karena Jakarta ibu kota negara," kata Prabowo.
- Pengamat: Pulau Reklamasi yang Ada, Sebaiknya Dijadikan Hutan
- DKI Diminta Sadar Reklamasi tak Urgen
- Apa Benar Jakarta Butuh 17 Pulau?
Prabowo menegaskan, penghentian pembahasan Raperda tersebut bukan karena tertangkapnya Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). "Bayangkan kalau pulaunya itu tidak jadi kawasan strategis nasional secara keseluruhan, intervensi asing masuknya lebih gampang. Sedangkan Jakarta sebagai ibu kota negara kan harus diamankan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika