REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno membantah kebenaran berita terkait gratifikasi perusahaan kereta api Cina kepada dirinya. Namun, Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA) menyatakan kebenaran pemberitaan tersebut tidak cukup hanya dibantah, namun perlu dibuktikan kepada publik.
Sekjen FITRA, Yenny Sucipto mengatakan, kebenaran apakah Menteri Rini menerima atau tidak remittance atau transfer tersebut harus dibuktikan oleh Presiden dan Rini Soemarno. Hasil investigasi pun harus disampaikan kepada publik.
"Membantah silahkan, tapi harusnya tidak sekedar membantah, presiden harus respon cepat untuk investigasi dan membuktikan ini," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (13/4).
Bila hal ini tidak dibuktikan, ia khawatir publik sudah terbawa dengan kabar ini dan berdampak tidak baik bagi jajaran menteri presiden Joko Widodo. Karena itu, pembuktian ini penting dilakukan. Sebab ini bukan pertama kalinya nama Rini muncul. Sebelumnya, Rini juga disebutkan dalam dokumen Panama Papers.
Jika Presiden Joko Widodo membiarkan hal ini, Yenny menyebut opini publik juga tidak bisa disalahkan. Sebab, kecurigaan publik bisa jadi benar ada sesuatu dibalik sikap diam presiden terhadap Rini di jajaran kabinet selama ini.
(Baca Juga: Rini Soemarno Mengaku Difitnah Namanya Disebut di Kasus Korupsi Cina)
Sebelumnya, beredar pemberitaan dari brudirect.com yang menyebutkan Menteri BUMN, Rini Soemarno mendapatkan transfer dana 5 juta dolar AS, dalam proyek kereta api di Indonesia oleh perusahaan kereta api Cina, China Rail Way Construction Limited.
Dari pengakuan Ji Wenlin, ia mengatur agar perusahaan kereta api Cina itu melakukan transfer dana tersebut. Keduanya mengungkapkan hal itu dalam pemeriksan terkait masalah korupsi yang menjerat mereka.
Namun Menteri Rini langsung membantah hal ini, menurut dia, pemberitaan itu merupakan fitnah terhadap dirinya. Laman web dari sumber berita ini pun telah hilang, dan hanya menyebut klarifikasi dari sumber berita sebelumnya yang tidak benar.