REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai harga Rp 200 untuk plastik berbayar tidak efektif bagi pelaksanaan kebijakan. Pihaknya menyarankan pemerintah agar menaikkan harga plastik berbayar.
"Untuk awalan program, Rp 1.000 untuk selembar plastik itu sudah ideal. Artinya bisa mendorong masyarakat lebih memikirkan adanya kebijakan plastik berbayar," ujar Tulus kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/3).
Harga selembar plastik saat ini, lanjut dia, jauh lebih murah jika dibandingkan kantong belanja alternatif yang tersedia di toko retail. Dengan begitu, para konsumen yang berbelanja dalam jumlah sedang dan banyak tetap lebih memilih memanfaatkan kantong plastik.
"Dengan Rp 1.000 ada tambahan manfaat yang bisa dikembalikan kepada lingkungan. Sementara Rp 200 hanya bisa digunakan untuk biaya pengganti produksi," tambah Tulus.
Informasi yang dihimpun Republika berdasarkan penelitian YLKI pada Maret – April di 25 lokasi ritel Provinsi DKI Jakarta, mencatat empat keluhan utama konsumen terhadap program kantong plastik berbayar.
Empat keluhan utama konsumen adalah belum jelasnya pengelolaan dana hasil penjualan kantomg plastik (33,7 persen), kebijakan tidak efektif karena harga kantong plastik sangat murah (27,3 persen), belum semua ritel menyediakan kantong belanja alternatif dengan harga terjangkau (17 persen) dan kurangnya sosialisasi kebijakan (9 persen).
Survei juga mencatat harga terendah kantong belanja alternatif Rp 4.900. Harga tertinggi kantong belanja alternatif mencapai Rp 69.900.
Ikuti Whatsapp Channel Republika