REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) DKI Jakarta menilai masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan permukiman. Apalagi Jakarta mempunyai beberapa daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

"Tidak perlu (reklamasi), masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan kalau memang perspektifnya soal pengadaan lahan," ujar Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta Puput TD Putra kepada Republika.co.id, Rabu (13/4). (Ahok Malah Ungkit Kerugian Properti karena Penundaan Raperda Reklamasi).

Dia menyarankan, dibanding reklamasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya memperbaiki atau merestorasi sungai untuk kepentingan Jakarta. "Kalau tetap mau direklamasi, pertanyaan saya, buat siapa? Reklamasi jelas-jelas tidak diperuntukkan untuk perbaikan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya," kata Puput.

Hal ini terbukti dari mahalnya lahan hasil reklamasi yang kini telah diperjualbelikan, yakni sekitar Rp 20 juta per meter persegi. Harga tersebut diperkirakan akan naik pada 10 tahun mendatang. Puput tak yakin nelayan dan warga kelas menengah ke bawah sanggup tinggal di lahan hasil reklamasi.

WALHI sendiri sudah lama menolak proyek reklamasi di pantai utara Jakarta, tepatnya pada 2007, sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Untuk itu, dia membantah jika isu reklamasi ini dikait-kaitkan dengan ajang menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di ajang pemilihan gubernur (pilgub) 2017 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika