Senin 11 Apr 2016 21:30 WIB

Kisruh Transportasi Online Dinilai Baru Permulaan

Bentrok sopir taksi dan gojek di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (22/3)
Foto: Antara Foto
Bentrok sopir taksi dan gojek di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (22/3)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Inovasi sekaligus peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nurul Taufiqu Rochman mengatakan, terjadinya kisruh layanan transportasi dalam jaringan (online) seperti GoJek, Uber dan Grab baru permulaan dari "ledakan inovasi" di Indonesia.

"Ini belum, ini baru mulai. Belum lagi (ledakan) yang lebih besar nanti keluar," kata Nurul di kantor LIPI, Jakarta, Senin (11/4).

Nurul memberikan kata "ledakan" pada munculnya permasalahan yang diakibatkan oleh adanya inovasi karena memang menimbulkan perkara seperti yang terjadi pada kasus Gojek dan Uber serta Grab. "Inovasi itu mempunyai karakter, begitu masuk pasti membawa keributan," ujar dia.

Nurul menyebut inovasi bersifat "destructive" atau menghancurkan cara-cara lama pada suatu hal, termasuk dalam pola bisnis yang kemudian terlihat pada kasus taksi konvensional dengan layanan transportasi "online" Uber dan Grab.

Dari kasus yang sudah ada seperti rencana pelarangan aplikasi GoJek oleh Kementerian Perhubungan dan demo besar-besaran oleh para pengemudi taksi konvensional, menurut Nurul, hanyalah permulaan dari "ledakan inovasi" yang akan terjadi berikutnya dengan skala yang lebih besar.

 Bahkan dia memperkirakan "ledakan inovasi" yang lebih besar tersebut akan membuat Indonesia menjadi sorotan dunia.

Nurul tidak menyebut secara spesifik munculnya inovasi yang lebih besar tersebut, namun dia mengatakan, semua pihak harus siap dalam menyikapi adanya hal baru.

"Bisa dikatakan (perubahan) menuju baik, tapi tergantung menyikapinya. 'Man behind the gun', semua teknologi tergantung siapa yang memegangnya," kata dia.

Dengan akan adanya letupan-letupan lain akibat inovasi, kata Nurul, sebaiknya pemerintah menyiapkan diri dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

"Yang seharusnya dilakukan adalah menyiapkan diri, mengidentifikasi dini, lalu membuat tata kelola aturan pemerintahan yang bagus yang bisa diterapkan di lapangan," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement