Senin 11 Apr 2016 07:30 WIB

YLKI: Bandara Husein Sastranegara Masih Perlu Perbaikan

Pekerja melakukan perawatan area Check-In terminal baru Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/4).
Foto: Antara/Fahrul Jayadiputra
Pekerja melakukan perawatan area Check-In terminal baru Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Bandara Husein Sastranegara Bandung masih memerlukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen agar tidak terlihat memalukan, terutama di hadapan konsumen asing.

"Bandara yang sudah megah itu seharusnya didukung dengan pelayanan pendukung yang prima," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (10/4).

Tulus mengatakan keberadaan bandara tersebut sangat membanggakan warga Kota Bandung dan Jawa Barat. Sebagai bandara sipil, Bandara Husein Sastranegara dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

"Pengelolaan di bawah PT Angkasa Pura II sangat membanggakan karena terminal sebelumnya kondisinya sangat kumuh, melebihi kapasitas dan padat seperti terminal bus," ujarnya.

Namun, Tulus mengatakan setidaknya ada tiga persoalan yang menjadi keluhan konsumen dan harus diselesaikan.

Persoalan pertama adalah area parkir yang sangat terbatas. Keterbatasan area parkir akan menyebabkan antrean yang panjang terutama pada saat padat penumpang. "Selain itu, kendaraan yang hanya mengantar juga tetap dikenai tarif parkir. Itu jelas tidak adil," ujarnya.

Persoalan kedua adalah bus besar yang tidak diperbolehkan masuk ke area bandara, sehingga menyulitkan konsumen yang berombongan, apalagi konsumen asing dengan belanjaan yang banyak. Menurut Tulus, dia menemukan sendiri konsumen asing dari Malaysia yang kesulitan karena jarak bandara ke jalan raya cukup jauh, yaitu sekitar 200 meter.

"Persoalan yang ketiga adalah pelayanan taksi yang sangat tidak standar, khususnya dari sisi tarif dan jenis armada. Pengemudi taksi sering menetapkan tarif secara sepihak dengan main tembak," katanya.

Tulus mengatakan ketiga persoalan seharusnya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik dan sinergis antara manajemen PT Angkasa Pura II, Markas Besar TNI Angkatan Udara dan Wali Kota Bandung.

"Misalnya taksi. Tidak masalah taksi dikelola oleh TNI Angkatan Udara, tetapi perlu ada standar pelayanan minimal. Juga perlu disediakan bus shuttle yang menghubungkan bandara dengan jalan raya sehingga mempermudah konsumen yang berombongan," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement