REPUBLIKA.CO.ID,Zeni TNI AD Program Cetak Sawah di Sembilan Provinsi
JAKARTA -- TNI Angkatan Darat dalam hal ini Zeni TNI AD sukses dalam Program Cetak Sawah di tahun 2015 dengan pencapaian 20.166 Ha, dalam kurun waktu hanya 120 hari.
Hal positif ini dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan perluasan sawah antara TNI Angkatan Darat dengan Kementerian Pertanian pada bulan Januari 2016 lalu. Pada perjanjian baru, jajaran TNI AD sanggup mencetak sawah-sawah baru dan prajurit TNI-AD menjadi pendamping petani dalam menjamin upaya-upaya terwujudnya swasembada pangan tersebut.
Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Puspen TNI Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M. di Jakarta, Rabu (6/4/2016) mengatakan bahwa, dalam rangka keberlanjutan program tersebut TNI AD melalui Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad) membentuk sembilan Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap) yang melibatkan seluruh satuan Zeni TNI AD, dengan menggunakan 368 unit Excavator, 110 unit Doozer, 6 unit Dump Truck, 2 unit Jhonderre dan 1 unit Ponton.
“Zeni TNI AD Program Cetak Sawah tahun 2016 ini digelar di sembilan Provinsi, yaitu Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung, terdiri dari 52 Kabupaten dan 4 Distrik dengan target berjumlah 68.615 Ha, sementara untuk daerah yang mendapat target luasan terbesar berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 14.770 Ha,” kata Kolonel Czi Berlin.
Menurut Kabidpenum, kegiatan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI Angkatan Darat meliputi penumbangan dan pengumpulan pohon, semak serta material lainnya atau lazim disebut land clearing. Selain itu dilakukan land levelling, pengolahan dan pembajakan tanah atau harrow and rotary serta pembuatan saluran irigasi tersier, dengan hasil sementara pada akhir Maret ini mencapai 13.253 Ha atau sekitar 19,32 persen.
Kolonel Czi Berlin menuturkan bahwa, selain dari kendala kondisi medan dan cuaca, masalah mencolok yang sering dihadapi adalah penyediaan lahan pertanian baru, hal tersebut bukan karena keberadaan tanahnya tetapi lebih ke masalah regulasi.
Menurutnya, regulasi yang dimaksud adalah administrasi pengubahan lahan-lahan yang semula bukan lahan pertanian menjadi lahan pertanian. Lahan tersebut bisa milik warga, tanah Negara atau lahan hutan. Untuk itu, sebelum mencetak sawah, Kementan harus terlebih dahulu memastikan legalitas lahannya, termasuk melengkapi lahan yang bakal dijadikan sawah tersebut dengan irigasi tersier.
Ikuti Whatsapp Channel Republika