Kamis 07 Apr 2016 22:25 WIB

Demokrat Siap Kawal Pembahasan RUU Tax Amnesty

Rep: Puti Almas/ Red: Bayu Hermawan
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak (tax amnesty).

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan pihaknya siap untuk mengawal pembahasan dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang konsep draft RUU.

"Fraksi Partai Demokrat siap mengawal pembahasan ini. Kami siap menagwal, khususnya setelah baru-baru ini terdengar adanya bocoran dokumen Panama Papers," ujarnya, Kamis (6/4).

Pria yang akrab disapa Ibas itu melanjutkan, FPD juga ingin melihat apakah terdapat korelasi antara bocornya dokumen yang diduga berisi tentang skandal penggelapan pajak banyak tokoh penting tersebut dengan masalah tax amnesty. Ia menambahkan sebisa mungkin Pengampunan Pajak harus tepat sasaran.

"Kami ingin agar implementasi dan konsepnya tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru mengingat ada sensitivitas tinggi jika salah," katanya.

Advertisement
Berita Terkait
Bukan Naikkan Tarif PPN 12 Persen, Ekonom Usul Lebih Baik Pungut Ekspor Tambang
Ekonomi - 20 November 2024, 16:40
Bukan Naikkan Tarif PPN 12 Persen, Ekonom Usul Lebih Baik Pungut Ekspor Tambang
Di Tengah Isu Kenaikan Tarif PPN, DPR Sahkan RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas
Ekonomi - 20 November 2024, 00:21
Di Tengah Isu Kenaikan Tarif PPN, DPR Sahkan RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas
Bahlil Akui Pernah Simpan Uang di Singapura Sebelum Ikut <em>Tax Amnesty</em>
Ekonomi - 20 July 2022, 17:17
Bahlil Akui Pernah Simpan Uang di Singapura Sebelum Ikut Tax Amnesty
Apindo Apresiasi Pencapaian Program Pengungkapan Sukarela
Ekonomi - 04 July 2022, 20:51
Apindo Apresiasi Pencapaian Program Pengungkapan Sukarela
Tinggal 36 Hari Lagi, KSP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela
Ekonomi - 25 May 2022, 08:06
Tinggal 36 Hari Lagi, KSP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela
55 Hari Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi Rp 1,86 Triliun
Ekonomi - 24 February 2022, 23:55
55 Hari Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi Rp 1,86 Triliun
40 Hari Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi Rp 1,22 Triliun
Ekonomi - 09 February 2022, 20:30
40 Hari Tax Amnesty Jilid II, Pemerintah Kantongi Rp 1,22 Triliun
Hari Ke-27 <em>Tax Amnesty</em>, Pemerintah Kantongi Rp 819,78 Miliar
Ekonomi - 28 January 2022, 20:47
Hari Ke-27 Tax Amnesty, Pemerintah Kantongi Rp 819,78 Miliar
Yuk Ngaji Hari Ini
لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗۗ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ
Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat (kiamat).

(QS. Al-A'raf ayat 59)
Berita Lainnya
Presiden Cina Xi Jinping
Esgnow - Selasa , 26 Nov 2024, 21:48 WIB
Xi Jinping Prioritaskan Kepulauan Pasifik dalam Aksi Iklim
Ekonomi hijau (ilustrasi)
Esgnow - Selasa , 26 Nov 2024, 19:22 WIB
KAGAMA-MBA Soroti Strategi Ekonomi Hijau untuk Pembangunan RI
Aktivis lingkungan dari Walhi Nasional melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Esgnow - Selasa , 26 Nov 2024, 16:20 WIB
WRI Indonesia Sambut Positif Kesepakatan Dana Iklim COP29
Area pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP29) di Baku, Azerbaijan, Ahad (10/11/2024).
Esgnow - Selasa , 26 Nov 2024, 15:23 WIB
Negara Berkembang Perlu Pembiayaan Iklim yang Tidak Bebani Ekonomi
Perubahan iklim (ilustrasi).
Esgnow - Selasa , 26 Nov 2024, 14:51 WIB
Menanti Implementasi Pendanaan Iklim
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Terkini Nasional
Advertisement