REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra berharap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017 lebih sukses dari pilkada 2015. Gerindra ingin ada kesempatan seluas-luasnya pada putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon kepala daerah dan jangan dipersulit.
"Kita ingin anggota dewan, TNI, Polri, dan jabatannya (yang mencalonkan diri di pilkada) tidak perlu mundur. Cukup cuti di luar tanggungan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4).
Hal tersebut diharap mampu menyelesaikan masalah calon tunggal atau kurangnya calon tidak terulang kembali. Menurut Riza, salah satu penyebab kurangnya calon saat pilkada adalah anggota dewan, TNI dan Polri harus mundur dari jabatannya.
Mereka khawatir ketika tidak terpilih menjadi kepala daerah, maka mereka juga harus meninggalkan pekerjaannya tersebut. Padahal, kata dia, putra-putri terbaik di partai politik pada umumnya berada di dewan atau birokrat.
"Mereka orang-orang cakap di daerahnya dan punya karier cukup panjang," kata politikus Gerindra tersebut.
Di sisi lain, Gerindra menginginkan syarat minimal dukungan calon independen tidak perlu ditambah. Justru syarat minimal dukungan bagi parpol yang harus diturunkan dari 20 hingga 25 persen menjadi 15 hingga 20 persen.