REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, Khairul Anwar, mengimbau balai latihan kerja (BLK), tidak menerima alumni perguruan tinggi. Pelatihan keterampilan di BLK diprioritaskan bagi pengangguran yang berpendidikan akhir SLTA ke bawah.

"Terkait sistem penerimaan peserta pelatihan BLK sebaiknya tidak memprioritaskan latar belakang pendidikan formal. Menurut arahan Manaker, sasaran utama BLK adalah tamatan SMA dan SMP ke bawah. Alumni perguruan tinggi sebaiknya tidak masuk BLK, " jelas Khairul saat dihubungi Republika, Rabu (6/3).

Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan kondisi persentase angkatan kerja di Indonesia yang didominasi oleh tamatan SMA dan SMP ke bawah. Persentase angkatan kerja yang berasal dari dua tingkat pendidikan di atas hampir mencapai 50 persen.

Bahkan, tutur Khairul, alumni SMK juga disarankan tidak mengikuti pelatihan di BLK. Sebab, mereka dinilai telah memiliki bekal keterampilan yang cukup untuk kebutuhan industri.

Khairul mengingatkan pihaknya akan memberi teguran kepada BLK yang kini masih menerima alumni perguruan tinggi. "Namun, kami belum bisa memberikan sanksi. Sebab, sifatnya kebijakan dan bukan aturan. BLK dan dinas terkait di daerah diharapkan memahami hal ini," tegasnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini ada 279 BLK di seluruh Indonesia. Sebanyak 262 BLK merupakan milik pemerintah pusat , sedangkan 17 BLK lain didirikan oleh pemerintah daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika