Ahad 03 Apr 2016 17:58 WIB

Pemkab Gunung Kidul Dukung Pengentasan Kemiskinan 2017

Pengentasan kemiskinan masih jauh panggang dari api (ilustrasi).
Foto: globalmuslim.web.id
Pengentasan kemiskinan masih jauh panggang dari api (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung pemerintah provinsi melakukan pendampingan sembilan kecamatan di wilayah itu dalam program 'Pengentasan Kemiskinan 2017'.

Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi di Kulon Progo, Ahad (3/4) mengatakan sembilan kecamatan yang mendapat pendampingan provinsi yakni Wonosari, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Patuk, Saptosari, Ponjong dan Nglipar. "Kecamatan tersebut merupakan akumulasi bukan persentase kemiskinan. Akumulasi jumlah absolute dari orang yang diindikasikan miskin Wonosari, Ponjong karena kecamatan jumlah penduduknya besar, supaya dibedakan jumlah penduduk miskin dengan persentase kemiskinan. Bukan berarti persentase kemiskinan Wonosari lebih besar dari Gedengasari," kata Immawan.

Immawan mengatakan masuknya Pemda DIY menjadikan sembilan kecamatan sebagai bagian dari pendampingan, maka membuat ringan beban pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan lainnya. "Kami malah bisa mengintervensi kecamatan di luar sembilan kecamatan tadi," katanya.

Immawan mengungkapkan selama ini ada berbagai metodologi penelitian mengenai angka kemiskinan. Yang pertama dari Badan Pusat Statistik (BPS) disebut persentase angka kemiskinan, kedua Indeks Kesejahteraan Rakyat (Ikrar) dan Multidimensional Poverty Index (MPI). Misalnya BPS mengeluarkan angka kemiskinan di Gunung Kidul 20,83 persen, Ikrar DIY nomor tiga nasional dalam kesejahteraan. Kemudian MPI DIY masuk ke dua nasional.

Untuk itu, pihaknya bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) mendorong penguatan Sistem Informasi Data (SID). Pada sistem ini didalamnya ada analisis kemiskinan partisipasi (AKP), sehingga bisa melihat secara riil data kemiskinan yang berasal dari masyarakat sendiri. "Data AKP berasal dari padukuhan dan akan diamulasikan di kabupaten. Nantinya akan disandingkan dengan data BPS," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Bappeda Gunung Kidul Saptoyo mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemda DIY terkait program yang akan diberikan kepada kecamatan tersebut. "Kami akan berkoordinasi dengan Pemda DIY termasuk strategi apa yang akan dilakukan," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement