REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan tidak ada perbedaan prinsip antara dirinya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena berbagai kebijakan yang dikeluarkan telah dipertimbangkan dengan matang.
"Antara saya dan pak JK (Jusuf Kalla) tidak ada perbedaan prinsipil," kata Menteri Susi dalam acara Chief Editors Meeting di Gedung Mina Bahari IV, kantor KKP, Jakarta, Jumat (1/4).
Menurut dia, bukan jajaran Kabinet Kerja yang suka bikin gaduh tetapi media yang kerap menulis berita sensasionalis sehingga dalam kesempatan kali ini tidak ada perbedaan prinsip antara dirinya dengan Wapres Jusuf Kalla. Susi mengemukakan Wapres JK memberikan pendapatnya setelah meninjau ke beberapa daerah, di mana dirinya diundang ikut tetapi karena ada keperluan lain maka dari KKP diwakili oleh beberapa eselon I serta staf khusus Menteri Susi.
Sebelumnya, Susi menegaskan reformasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan tidak mudah tetapi tetap harus dilakukan guna menjaga kelestarian sumber daya lautan Republik Indonesia. "Kami telah melakukan reformasi perikanan sejak bulan pertama saya menjabat," kata Susi dalam acara forum bisnis dan investasi kelautan perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut Susi, reformasi tidak mudah dilakukan antara lain karena untuk mengubah sesuatu dipastikan memerlukan waktu yang panjang dan keberanian yang teguh serta konsisten dalam menerapkannya. Satu hal yang pasti, ujar dia, adalah reformasi sektor kelautan yang fundamental yang harus dilakukan adalah mengatasi aktivitas pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan Indonesia.
"Kami tidak ingin perikanan yang berlabel 'IUU fishing' (penangkapan ikan secara ilegal)," katanya dan menambahkan, selama setahun terakhir Indonesia dinilai memimpin dalam memberikan pandangan terhadap pemberantasan pencurian ikan dalam tataran global. Dia mengingatkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal juga terkait dengan jenis kejahatan lainnya seperti perdagangan manusia hingga perbudakan buruh perikanan, juga kerusakan biota laut yang luar biasa.
Sebelumnya, Susi menyatakan semua kebijakan terkait sektor kelautan dan perikanan yang berdampak terhadap dunia usaha sektor tersebut di Tanah Air telah dikoordinasikan dengan Kabinet Kerja. "Saya pasti mendiskusikan pekerjaan saya dengan Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Susi mengevaluasi kebijakannya yang mengakibatkan menurunnya produksi pengolahan ikan di sejumlah wilayah seperti di Sumatera Utara dan Maluku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika