REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sempat simpang siur mengenai kepengurusan rekonsiliasi, ketua Umum Munas Bali dan Ancol akhirnya menyepakati susunan kepengurusan gabungan setelah rapat bersama pada Rabu (30/3) malam.
Ketua Umum Munas Ancol Agung Laksono mengatakan kepengurusan atas nama Munas Bali ini merupakan elaborasi dari kepengurusan Munas Ancol maupun Bali.
''Jumlah pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali yang baru berjumlah lebih dari 350 orang. Dari jumlah tersebut, 75 orang diantaranya berasal dari Kubu Ancol,'' kata Agung, saat dihubungi, Kamis (31/3).
Sebelumnya, komposisi pengurus Munas bali sudah cukup banyak yaitu sekitar 75 sampai 80 orang. Sementara, Agung sendiri menjabat sebagai wakil ketua umum, dengan Sekjen Idrus Marham dan Bendahara Umum Bambang Soesatyo.
Menurut Agung, pembentukan pengurus ini dilandasi dengan semangat rekonsiliasi agar menunjukan kebersamaan yang dulu tersekat oleh kubu Ancol dan Bali. Kepengurusan baru ini menambahkan komposisi Wakil ketua umum, wakil bendahara dan wakil sekjen dari Kubu Ancol.
Namun, dirinya tidak mempersoalkan gemuknya komposisi pengurus ini, karena memang keadaannya luar biasa dan sifatnya sementara, hanya satu bulan setengah sampai Munaslub terlaksana.
Meski, Agung menyadari tidak bisa semua kader bisa masuk kepengurusan karena sudah terlalu banyak. Namun, ia menyatakan, mereka yang tidak duduk di DPP sementara ini, akan dilibatkan dalam panitia penyelenggara Munas.
Kepengurusan rekonsiliasi ini bertugas untuk menyiapkan Munaslub yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei. Langkah berikutnya pengurus akan menyiapkan rapat pleno pekan depan.
''Di sana ditentukan kapan dilaksanakannya dan dimana tempatnya. Apakah di Jakarta, Surabaya atau Bali. Kita bicara Munaslub dalam rangka penyelesaian konfilk internal yang paling baik,'' ujar AL.
Yang jelas, lanjut Agung, rekonsiliasi berjalan dengan baik. Ia ingin semangat rekonsiliasi tidak hanya dipusat, tapi gaungnya juga sampai ke darah untuk bersatu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika