REPUBLIKA.CO.ID, TABALONG -- Agung Laksono dan Aburizal Bakrie telah menyepakati kepengurusan rekonsiliasi yang merupakan gabungan dari versi Munas Ancol maupun Munas Bali.
Mendengar hal tersebut, bakal calon ketua umum Golkar mengaku tidak masalah dengan susunan kepengurusan yang ditetapkan pada Rabu (31/3).
''Agung merupakan representasi munas ancol, kalau sudah sepakat memasukan kepengurusan Munas Bali tidak ada masalah,'' kata Mahyudin, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (31/3).
Kepengurusan rekonsiliasi ini memang hasil elaborasi dari pengurus inti baik itu kubu Ancol maupun kubu Bali. Dalam susunan pengurus, Aburizal Bakrie tetap sebagai ketua umum, Agung Laksono sebagai Waketum, Bendahara Umum Bambang Soesatyo sementara Sekjen dijabar oleh Idrus Marham.
''Kepengurusan transisi ini hanya sampai Munaslub. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan gabungan dari 350 pengurus. Tujuannya agar panitia Munas terbentuk bersama,'' ucap Mahyudin.
Meski demikian, Mahyudin yang merupakan wakil ketua umum kubu Ancol menyatakan, Munas sendiri masih belum jelas kapan dilaksanakan akan dilaksanakan. Menkumham juga belum bisa dipastikan apakah bersedia mengesahkan kepengurusan baru atau tidak.
Sebenarnya, kata dia, bisa saja pelaksanaan Munas mengacu kepada kepengurusan Munas Riau. Hanya saja, kericuhan terjadi ketika terbitnya putusan MA, yang menolak gugatan Munas Ancol dan otomatis memenangkan Munas Bali.
''Itulah yang menjadi polemik. Kalau kita mau mengabaikan putusan MA dengan mengacu pada Munas Riau, bisa saja jalan. Cuma masalahnya belum tentu dari pihak yang merasa diuntungkan dengan keputusan MA itu mau dengan cara ini,'' ungkapnya.
Meski pada akhirnya keputusan kapan Munas akan digelar terkesan terlalu singkat, Mahyudin tidak mempermasalahkannya. Karena menurutnya, Golkar sudah biasa bekerja cepat.
''Yang terpenting jadwal dan panitia sudah ditentukan oleh Ketua umum. Kita berharap ada komunikasi yang baik dengan DPP Golkar, sehingga ada kesamaan persepsi untuk penyelengaraan munas Golkar,'' harapnya.