REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis antikorupsi dari Indonesia Cooruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, faktor yang membuat biaya politik dalam Pemilu di Indonesia tinggi lantaran adanya praktek suap. Donal mengungkap, hampir keseluruhan dalam proses tahapan Pemilu tidak terlepas dari praktek suap, mulai dari prapencalonan, kandidasi, dan pascapemilihan.
"Bayangkan suap di berbagai level itu sendiri, bagaimana biaya politik itu tidak tinggi, sehingga jangan aneh kepala daerah yang terpilih dia korupsi, cost politik tinggi itu kan harus diganti," kata Donal dalam diskusi 'Mahar Politik dan Deparpolisasi' di Auditorium KH Ahmad Dahlan, Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (31/3).
(Baca juga: DPR Cari Jalan Tengah Atur Parpol Berkonflik Ikut Pilkada)
Ia merinci setidaknya dalam proses prapencalonan saja, publik telah mengenal istilah mahar politik dan jual beli survey pesanan. Dua traksaksional itu saja kata Donal, sudah harus merogoh kocek yang cukup besar bagi pasangan calon. Belum lagi pada tahap kandidasi atau proses sudah menjadi kandidat. Ia yakin praktik politik uang kepada pemilih menjadi hal yang tak terhindarkan dalam Pemilu.
"Itu ditambah biaya tim sukses, biaya operasional, di dua tahap itu saja sudah empat level yang membuat biaya politik tinggi," katanya.
Tak sampai disitu, begitu pun dalam proses setelah pemilihan, masih ada praktek suap dalam level tersebut meski sudah selesai Pemilu yakni suap kepada penyelenggara. Bahkan lebih jauh, suap juga tidak tertutup kemungkinan terjadi kepada para pengadil sengketa hasil Pemilu.
"Sudah ada contohnya yakni Ketua MK, Akil Mochtar dalam Pilkada lalu karena terima suap, saya kira ini hampir menyeluruh dalam proses Pilkada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
