REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk memperbaiki rantai distribusi komoditas tersebut.

"Pemerintah jangan hanya menurunkan harga BBM saja, tanpa ada upaya serius untuk memperbaiki rantai distribusi BBM, khususnya di luar pulau Jawa," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui siaran pers, Rabu (30/3).

Tulus mengatakan permasalahan di luar Pulau Jawa bukan hanya harga saja, melainkan juga rantai distribusi yang panjang karena infrastruktur, yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yang minim. Karena SPBU yang minim, BBM dijual di kawasan pelosok secara eceran oleh perseorangan, bukan lagi oleh Pertamina atau badan usaha pemilik SPBU resmi.

"Situasi tersebut mengakibatkan masyarakat di luar Pulau Jawa, apalagi di 'remote area', membeli BBM jauh di atas harga resmi," tuturnya.

Pemerintah akan menurunkan harga BBM sebesar Rp500 per liter pada 1 April 2016. BBM yang akan mengalami penurunan harga adalah BBM jenis premium dan solar. Rencana penurunan harga BBM itu juga diikuti oleh sektor transportasi. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan akan menurunkan tarif angkutan umum sebesar tiga persen

Ikuti Whatsapp Channel Republika