REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat tim besar untuk menangani pencemaran di daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Tim tersebut terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan diklaim menjadi tim terbesar sepanjang sejarah penanganan sungai Citarum.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, tim tersebut akan mulai bergerak pada Senin pekan depan. "Tim ini langsung bergerak pada hari Senin (pekan depan) untuk menginventarisasi masalahnya apa saja," katanya saat meninjau salah satu titik DAS Citarum, Jumat (25/3).
Pembuatan tim tersebut, kata Heryawan, merupakan tim yang terbesar karena melibatkan banyak pihak. Seperti TNI, Polri, Pemprov, Kejaksaan, BBWS dari pusat, Bappedas dari Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Bappenas, dan PT Indonesia Power sebagai pengguna air di kawasan sungai Citarum.
"Kita bikin tim bersama-sama, entah itu namanya Satgas atau Samsat. Dalam sejarah, tim ini adalah yang terbesar," kata dia.
Seluruh instansi terkait, lanjut Heryawan, akan dilibatkan untuk merumuskan persoalan di Citarum. Tim ini dibentuk untuk menangani masalah Citarum secara berkelanjutan. "Gerakan kita tidak berhenti. Selesai sampah bukan berarti selesai urusan," tutur dia.
Selain menjaga kelestarian lingkungan Citarum, tim itu juga berperan untuk meningkatkan pengawasan agar lebih ketat. Terlebih, dalam tim itu, ada keterlibatan TNI dan kepolisian.
Namun, Heryawan mengakui, keberlangsungan sungai Citarum tentu juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi akan terus dilancarkan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Selain sampah, juga limbah baik itu limbah kecil ataupun besar.
"Apalagi limbah industri. Limbah kecil hukumnya haram, limbah besar hukumnya sangat haram, limbah industri hukumnya haram jaddah," kata Aher, sapaan akrab Heryawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
