Jumat 25 Mar 2016 10:56 WIB

Pemberantasan Terorisme di Indonesia Bukan Kepanjangan Tangan Asing

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan
Tim dari Densus 88 berjaga-jaga saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah milik terduga teroris Us di Komplek Bojong Malaka Indah, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (12/1). (Republika/Edi Yusuf)
Foto: Republika/Edi Yusuf
Tim dari Densus 88 berjaga-jaga saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah milik terduga teroris Us di Komplek Bojong Malaka Indah, Desa Bojong Malaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Selasa (12/1). (Republika/Edi Yusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Terorisme, Harits Abu Ulya meminta kepada Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 agar bekerja dalam pemberantasan terorisme di Indonesia tidak mengikuti petunjuk yang diberikan asing.

Ia mengatakan jangan sampai publik menilai kerja BNPT dan operasi Densus 88 selama ini mengacu pada guide atau arahan yang disodorkan pihak asing. "Harus genuine (asli) produk pemerintah Indonesia," ujar Harits yang juga Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini.

Pernyataan Harits ini terkait dengan Amerika yang baru saja memasukkannya nama Santoso alias Abu Wardah Santoso as-Syarqi al-Indunisi yang juga Amir Mujahidin Indonesia Timur di Poso dalam daftar teroris global.

Selain itu kekhawatiran dia juga melihat pola pola kerja BNPT dan operasi Densus 88 yang tidak transparan selama ini. Dikatakan dia, bukan rahasia lagi BNPT dan Densus mendapatkan dana asing.

Jika saat ini BNPT dan Densus pada posisi subyek yang dicurigai oleh masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan asing (Amerika cs), maka inilah momentum tepat bagi BNPT dan Densus untuk berani transparan.

Publik yang akan menilai, silahkan BNPT dan Densus tunjukkan transparasi dan akuntanbilitas kinerja dan anggaran yang mereka pakai. Jika di sana ada hibah dari asing maka rakyat juga perlu tau, jangan sampai kedaulatan negara terkait isu keamanan disetir begitu saja oleh asing melalui bantuan hibah dana atau teknologi.

Begitu juga perlunya transparasi, apa dasar dan argumentasi dari strategi dan pola kontra terorisme yang mereka gunakan. Jadi sangat wajar jika publik menilai upaya kontra terorisme sangat berkabut dan potensi menyimpan persoalan karena sebab utamanya diantaranya adalah tidak adanya transparasi, akuntanbilitas dan evaluasi komprehensif terhadap kinerja BNPT dan Densus.

"Apakah keberhasilan itu ukurannya dalam kurun 10 tahun terakhir sudah menghasilkan lebih dari 120 orang tewas dengan status ekstra judicial killing, 40 orang lebih salah tangkap, dan 80 persen lebih orang yang ditangkap mengalamai penyiksaan, apakah ini kinerja yang dianggap sukses? sementara semua itu juga tidak serta merta menghentikan aksi terorisme," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement