REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai peran perguruan tinggi sangat penting dalam mendorong pengkajian produk halal.
Ketua MUI Pusat, Ma'ruf Amin, mengatakan, kajian kehalalan produk sangat berkaitan erat dengan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi pembentukan Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) atau ITS Halal Center.
"Misalnya tentang suatu produk itu halal atau tidak, hukum yang diberikan oleh ulama itu berdasarkan informasi dari ahli, expertise, scientist," kata Ma'ruf Amin di sela-sela peresmian ITS Halal Center di gedung Pascasarjana ITS, Surabaya, Kamis (24/3).
Ia mencontohkan, para ulama memperoleh informasi dari ahli tentang binatang yang hidup di darat atau di air. Ia bercerita, beberapa waktu lalu sempat diperdebatkan tentang kepiting apakah hidup di darat atau di air. Setelah para ulama mendatangkan ahli, ternyata diketahui jika kepiting hanya hidup di air. Kepiting bisa bertahan di darat karena punya kantong khusus.
Selain itu, para ahli pangan dari perguruan tinggi juga menjadi sumber informasi kehalalan bahan campuran yang digunakan untuk masakan.
Kemudian, lanjutnya, perguruan tinggi bisa melakukan kajian tentang pengawasan supaya tidak terjadi kasus orang yang tidak punya sertifikat halal membuat kadar halal, serta penindakannya agar jera. Kasus lainnya, sertifikat halal sudah dikeluarkan namun dipersoalkan oleh masyarkat. "Perguruan tinggi bisa meneliti melalui laboratoriumnya," ucap Ma'ruf Amin.
Peran lainnya, terkait persaingan usaha industri kecil yang sudah punya label halal terdesak oleh produk-produk dari luar negeri. Padahal produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat halal. Menurutnya, perguruan tinggi bisa berperan agar para pengusaha kecil ini tidak terdesak produk dari luar negeri.
"Sudah ada beberapa kampus yang membentuk pusat kajian halal, di Universitas Negeri Jember, ITS, Uhamka, dan memang sangat erat kajiannya, baik di dalam masalah produknya maupun aspek-aspek yang lainnya," ungkap Ma'ruf Amin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika