REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Mahkamah Agung harus independen dan profesional dalam menangani perkara kasasi antara Kemenpora dengan PSSI, demikian Koordinator Pemuda Anti Mafia Peradilan (PAMP), Hendri Budiman.
"Mahkamah Agung harus bersikap independen dan profesinal dalam menangani sengketa sepakbola Indonesia," katanya saat unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (23/3).
PAMP juga meminta Ketua MA M Hatta Ali tidak terlibat dalam menangani kasus sengketa sepakbola Indonesia, karena dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.
“Kami sendiri tetap menyambut baik pencabutan sanksi administratif PSSI. Keputusan MA tampaknya bakal menjadi akhir dari sanksi pembekuan PSSI oleh pemerintah," katanya.
Ia menjelaskan PSSI memenangan gugatan atas Kemenpora soal Surat Keputusan (SK) Menpora No. 01307 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). SK ini berisi sanksi kegiatan keolahragaan asosiasi sepakbola di Indonesia.
"Dengan putusan ini, praktis SK itu sudah dinyatakan tak berlaku lagi. Majelis hakim yang diketuai Ujang Abdullah menerima alasan gugatan yang diajukan PSSI, serta menolak seluruh eksepsi Kemenpora," katanya.
Kemudian, Menpora mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN pada tanggal 17 November 2015, setelah pengadilan tingkat kedua itu menolak permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2015.
Karena itu, pihaknya meminta Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidiki dugaan adanya kepentingan dan konspirasi hakim dalam memutuskan perkara tingkat pertama dan kedua yang memenangkan gugatan PSSI.
“Kami meminta KY untuk menyelidiki dugaan adanya konflik kepentingan dan konspirasi hakim dalam keputusan pengadilan tingkat pertama dan kedua hingga kasasi memenangkan gugatan PSSI,” katanya.
Dalam aksi itu, pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Mafia Peradilan, Dalam Mafia PSSI”, dan “Stop Mafia PSSI Di Sengketa PSSI”.
Ikuti Whatsapp Channel Republika