REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar transportasi dari Masyarakat Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menuturkan mekanisme penetapan tarif angkutan penumpang ditentukan berdasarkan biaya operasi kendaraan (BOK).
"BOK merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu kendaraan angkutan umum," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (23/3).
Djoko menjelaskan, komponen BOK terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap. Ia menjabarkan, untuk biaya tetap, meliputi penyusutan kendaraan, perizinan dan administrasi, gaji operator, asuransi kendaraan.
Sementara untuk biaya tidak tetap (standing cost), meliputi pemakaian BBM, biaya penggunaan ban, biaya perawatan kendaraan, biaya lain-lain, yakni penyusutan bangunan kantor, penyusutan bangunan pool dan bengkel, penyusutan peralatan kantor, pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatannya, biaya administrasi kantor, biaya listrik, air dan telepon, PBB, dan biaya izin usaha.
Djoko mengatakan, tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, ditetapkan perusahaan angkutan umum. Namun, atas persetujuan pemerintah, sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
Sedangkan tarif penumpang angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan pariwisata dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum. Hal tersebut, Djoko mengatakan, diatur dalam pasal 183 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
Ia menuturkan, dalam rangka menuju era globalisasi, sebaiknya tarif didasarkan pada mekanisme pasar. Namun, perlu dilakukan pentahapan melalui penetapan tarif batas atas dan bts bawah. Sehingga, perlu diatur mekanisme penetapan dan formula perhitungan tarif angkutan penumpang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
