REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat (AS) yang datang ke Jawa Timur (Jatim) memandang adanya potensi yang besar untuk berinvestasi di Jatim. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan 20 perusahaan AS yang berkunjung ke Jatim pada Selasa-Rabu (22-23/3).
Salah satu respon positif dinyatakan oleh Presiden Direktur 3M Indonesia, Beatriz Karina Chasez. Perusahaan global yang bergerak di bidang penerapan teknologi inovatif ini memandang Jawa Timur sebagai provinsi dengan ekonomi yang sedang bertumbuh.
“Dari presentasi hari ini kami menemukan infrastruktur yang menarik dan kemungkinan kerja sama dengan produk yang kami suplai, serta solusi manufaktur bagi industri di sini,” katanya di Surabaya, Rabu (23/3).
Beatriz mengatakan, pangsa pasar konsumen di Jawa Timur masih relatif kecil yakni di bawah 10 persen, jika dibandingkan keseluruhan penjualan di Indonesia. Saat ini, produksi komoditas pendukung industri otomotif masih berpusat di DKI Jakarta dan Cikarang, Bekasi.
“Kunjungan kami ke sini lebih kepada upaya memahami potensi di Jawa Timur. Untuk pabrik, kami mungkin akan baru membangun (di Jawa Timur) di masa depan,” ucapnya.
Ia mengakui Jawa Timur menawarkan upah buruh regional yang lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun, menurutnya, persoalan bisnis tak hanya berkaitan pada upah tenaga kerja. Oleh sebab itu, 3M masih akan mengeksplorasi potensi yang bisa ditingkatkan oleh perusahaan tersebut di Jatim.
Perusahaan lainnya, General Electric (GE) juga memandang positif potensi investasi di Jatim. General Affairs GE, Ani Rahardjo, menyatakan Jawa Timur merupakan daerah yang sangat penting bagi perusahaannya. Ia mengaku kunjungan ke Jatim bersama delegasi dagang dari Asagar bisa lebih dekat dengan pemerintah lokal.
“GE sudah berusia lebih dari 70 tahun. Di Jawa Timur, kami sudah punya satu pabrik dan mulai tahun lalu membuka kantor cabang di bidang kesehatan,” kata Ani.
Menurut Ani, Jawa Timur memiliki potensi untuk kerjasama di berbagai bidang dengan GE, di antaranya, kelistrikan, energi, dan bidang kesehatan. Sebab, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti saat ini, lanjutnya, masyarakat membutuhkan akses kesehatan yang lebih luas. Oleh sebab itu, GE memandang perlunya kerjasama berupa Public-Private Partnership (PPP) dengan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika