REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi meminta Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk membuat iklim usaha yang tidak rumit yakni dengan memberikan kemudahan perizinan.

"Buatlah iklim usaha yang tidak rumit tanpa menghilangkan kewaspadaan dan kewajibannya untuk berinvestasi," katanya di sela-sela membuka Forum Komunikasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Daerah (Forkampanda-RB) di Banda Aceh, Senin (20/3).

Ia menjelaskan Aceh punya potensi besar dan sangat disayangkan jika banyak investor yang enggan berivestasi di Aceh hanya karena persoalan perizinan yang terbelit-belit. "Sebesar apa pun sumber daya alam, jangan harap investor akan datang dan pendapatan daerah bertambah, jika mengurus izinya lama, dan tidak jelas kapan selesainya," katanya.

Menurut dia pemerintah daerah juga dapat mengevaluasi terhadap prospek bisnis terhadap regulasi yang ada tanpa bertentangan dengan undang undang di atasnya. Yuddy juga meminta setiap aparatur sipil negara memberikan pelayanan public yang efektif yang berkualitas.

Pihaknya meyakini dengan tata kelola yang baik dan pemberian perizinan satu pintu yang lebih baik akan mampu memberikan efek positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di setiap kawasan. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Sekda Aceh Dermawan, Kapolda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Luczisman Rudy Polandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika