REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis lingkungan Kabupaten Lumajang dari Laskar Hijau, A'ak Abdullah, mengatakan pascatragedi pembunuhan petani penolak tambang Salim "Kancil" dan penganiyaan Tosan pada 26 September 2015 tidak menghentikan pertambangan di Desa Selok Awar-Awar.
Dia mengatakan, dua-tiga bulan pascatragedi tersebut, banyak pertambangan swasta yang mendapatkan izin. "Kira-kira dari kejadian dua-tiga bulan setelah kejadian," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/3).
Menurut A'ak, munculnya perusahaan-perusahaan besar yang mendapat izin ini menciptakan konflik baru dengan penambang tradisional. Ia menambahkan, hal ini juga membuat kondisi kembali seperti semula. Walaupun begitu, perjuangan Salim Kancil dan Tosan tidak sia-sia.
"Kalau dibilang setengah berhasil," kata A'ak.
A'ak mengatakan, saat ini penambangan di pesisir pantai sudah tidak ada lagi, tapi beberapa hal tetap sama, seperti truk yang keluar-masuk desa, walaupun dilakukan pada pukul 12:00 WIB ke atas.
Ia menambahkan, jika penambangan tetap dilakukan oleh pihak swasta, kerusakan lingkungan akan terus terjadi. A'ak dan warga menginginkan agar aktivitas penambangan dilakukan oleh negara.
"Yang kami inginkan tidak cuma secara lisan, tapi ada perda (peraturan daerah) atau SK (surat keputusan) gubernur," kata A'ak.
Pada Sabtu, 26 September 2015, dua warga yang menolak penambangan ilegal di desa mereka, Desa Selok Awar-Awar, Tosan dan Salim Kancil, dikeroyok sekelompok orang menggunakan senjata tajam. Korban kemudian diseret dan dilindas menggunakan sepeda motor.
Beruntung nyawa Tosan masih tertolong. Sementara Salim kancil, warga menemukannya sudah tak bernyawa dengan luka pada sekujur tubuhnya. Ia tergeletak di jalan menuju makam desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
