REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah mempersiapkan Kedaultan pangan untuk tahun 2045. Tahun ini dipilih sebagai cara untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, salah satu upaya untuk menjadikan kedaulatan pangan adalah dalam segi pencarian pangan alternatif. Menurut Sofyan, saat ini banyak potensi pangan baru yang dihasilkan dalam sejumlah riset. Sayang hasil riset tersebut seringkali terabaikan.
"Dari berbagai informasi, 100 persen hasil riset yang dihasilkan justru hanya 2,5 persen saja yang diaplikasikna. Sisanya ya cuma menjadi dokumen, jadi publikasi, tinggal di perpustakaan. Padahal banyak riset yang baik sekali, makanya ini jadi perhatian khusus kita," papar Sofyan.
Sofyan menjelaskan, guna memaksimalkan riset pangan terbarukan, pemerintah akan mengalokasikan dana tambahan di tahun 2017. Sejauh ini dana untuk pengembangan pangan terbarukan cukup besar. Namun dana ini tersebar di banyak aspek. Hasilnya riset yang dilakukan tidak terfokus.
Selain itu, dana untuk riset juga tidak diberikan secara multiyears. Terkadang ada anggaran untuk riset yang diberikan tahun ini, tapi tidak diberikan di tahun depan. Hal ini dianggap tidak efektif karena penelitian untuk pangan harus dilakukan dalam jangka waktu cukup lama. Sehingga dana riset wajib diberikan berkelanjutan.
"Artinya sebuah riset ini kan dimulai dari inisitif sampai dengan aplikasi. Jadi kita akan memberikan komitmen untuk berkelanjutan," papar Sofyan.
Dana riset ini nantinya bisa disebar ke sejumlah instasi seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Kementrian Riset,Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek-Dikti) yang mampu melaksanakan pengembangan dalam hal pangan berkelanjutan.
Selain mempersiapkan tambahan anggaran, Bappenas juga akan berkoordinasi dengan Kementrian kehutanan dan Lingkungan hidup (LHK), mengenai ketersediaan lahan produktif untuk digunakan pengembangan produksi pangan.
Sofyan menuturkan, total lahan Indonesia untuk pertanian saat ini berkisar di angka 35 juta hektare saja. Jumlah ini masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah lahan di seluruh Indonesia. Dengan jumlah lahan yang belum terpakai secara maksimal, Bappenas menginginkan agar lahan yang tidak produktif dijadikan lahan lebih produktif, dan bisa digunakan untuk produksi pertanian.
"Ini masih perlu difokuskan untuk menjadi perhatian lebih, agar semua lahan yang bisa dipakai mampu menjadi lahan produktif. Bisa menjadi lahan pangan atau yang lainnya," kata Sofyan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika