REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas menyatakan,

bahwa ide atau gagasan kedaulatan pangan ide merupakan ide baik. Namun ide ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada perubahan dari sisi politik.

Andreas menilai kondisi perpolitikan di Indonesia sering kali membuat pemerintah kesulitan menjalankan program-program bagi masyarakat luas.

"Sudah 40 tahun terakhir ini politik pangan berubah menjadi politik beras. Diversifikasi pangan yang sering didengungkan berakhir di peningkatan konsumsi pangan berbahan gandum yang hampir 100 persen di impor," papar Dwi, Ahad (20/3).

Selain itu ide dalam penambangan mocaf (modified Cassava) pun berakhir tidak jelas. Sebab tepung mocaf malah didesain lebih mahal dibanding gandum. Semua hal ini masih berkaitan dengan sistem politik yang membuat masyarakat hinga saat ini tidak sejahtera dalam hal ketahanan pangan.

Kesulitan kedaulatan pangan pun tidak akan bisa dilakukan untuk produksi pangan seperti bawang, sapi, atau pangan lainnya. Untuk itu pemerintah dan semua stalholder terkait sebaiknya segera melakukan koordinasi secara baik sehingga politik tidak menjadi penghalan dalam mewujudkan kedaulatan pangan di 100 tahun Indonesia merdeka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika