REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Bupati Purwakarta, Jabar, Dedi Mulyadi, geram terhadap para kepala desa. Pasalnya, akhir-akhir ini banyak laporan mengenai praktik percaloan tenaga kerja yang dilakukan oleh oknum karang taruna. Dengan kondisi ini, dalam waktu dekat seluruh kepala desa yang ada industrinya akan dikumpulkan, untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Praktik percaloan harus dihentikan. Ini, merupakan bentuk premanisme tenaga kerja," ujar Dedi, dengan nada tinggi, kepada Republika.co.id, Kamis (17/3).

Menurut Dedi, percaloan ini sudah sangat meresahkan. Dalam sehari, lebih dari lima laporan ke pihaknya yang mengadukan soal praktik tersebut. Calon tenaga kerja itu, dimintai uang pelicin oleh oknum anggota karang taruna yang jumlahnya variasi. Antara Rp 1 juta sampai Rp 5 juta, tergantung perusahaannya.

Jelas, kondisi ini sangat meresahkan. Sebab, calon tenaga kerja menjadi tidak nyaman. Padahal, menjadi tenaga kerja itu merupakan hak semua orang. Dengan begitu, perusahaan juga berkewajiban mencari tenaga kerja yang sesuai dengan peruntukannya.

"Orang mau bekerja, malah dihalang-halangi dengan dimintai uang. Ini sudah tidak benar," ujarnya.

Karena itu, pihaknya telah menginstruksikan instansi terkait untuk segera mengidentifikasi karang taruna yang melegalkan praktik percaloan. Dari data tersebut, pihaknya akan memanggil seluruh kepala desa guna dimintai tanggung jawab. Sebab, tidak boleh ada organisasi tertentu yang menjual nama desa tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika