REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar mendorong pemerintah pusat agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa digunakan untuk membiayai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Ferry Sofwan Arif, Kementerian tenaga kerja termasuk BNP2TKI sudah mendorong juga waxana tersebut.
"Karena, sebetulnya di Kementrian Perekonomian dibahas, KUR itu bukan hanya untuk permodalan pelaku usaha mikro kecil namun juga untuk TKI," ujar Ferry kepada wartawan, Rabu (16/3).
Namun, kata Ferry, untuk mengaplikasikan program KUR tersebut belum ada detil persyaratan dari bank harus seperti apa. Kalau kredit untuk pengusaha, persyaratannya sudah jelas harus ada agunan.
"Kalau persyaratan TKI itu apa, apa kontrak atau apa," katanya.
Menurut Ferry, untuk merealisasikan program tersebut, BNP2TKI akan mengundang kembali perbankan agar lebih jelas persyaratan detilnya seperti apa. Nantinya, persyaratan tersebut akan disosialisasikan kepada para TKI yang akan berangkat.
"Ini upaya menyambungkan permodalan TKI, supaya TKI tidak jatuh ke para calo," katanya.
Dikatakan Ferry, kalau dana KUR bisa membiayai TKI, maka mereka akan memiliki modal, pelatihan serta mengurus paspor. Sehingga, mereka tak harus menanggung resiko tinggi seperti pinjam ke calo untuk biaya paspor dan bekal untuk orang di kampung halaman.
"Kalau calo kan 6 bulan di negara tujuan, mereka ga dapat gaji. Gaji mereka diambil dari bulanan, itu diambil calo dan agen, itu kan memberatkan," katanya.
Sementara, kata dia, kalau ada KUR untuk TKI maka akan dihargai. KUR pun, penting untuk TKI purna agar bisa menjadi modal awal. "Kan ada usahanya atau bisa mengakses KCR BJB," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika