REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini masyarakat kerap mengeluhkan kinerja aparatur Pemerintahan Desa lantaran dianggap kurang tanggap memberi pelayanan kepada masyarakat. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan perlu dilakukan revolusi mental terhadap segenap aparatur Pemerintahan Desa.
“Yang kita butuhkan saat ini adalah melakukan revolusi mental untuk pemerintahan desa," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah, di Mangga Dua, Jakarta, Selasa (15/3).
Revolusi mental itu untuk menciptakan mentalitas aparat desa yang melayani, diantaranya memiliki ketabahan, kerelaan, kegembiraan, dan ketaatan terhadap aturan sebagaimana Undang-Undang.
“Penciptaan kesejahteraan masyarakat desa oleh pemerintah desa hanya akan tercapai jika pemerintah desa mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Tjahjo.
Mantan anggota DPR itu juga mengungkapkan, salah satu agenda utama Kementerian Dalam Negeri yakni mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan melayani sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terlebih dengan jumlah desa yang saat ini sudah mencapai 74.754 desa dengan permasalahan yang ada.
"Kita harus menyadari bahwa Desa mempunyai potensi, kekuatan sekaligus memuat berbagai persoalan,” ungkap Mendagri.
Melalui Rakornas ini, Tjahjo mendorong harmonisasi antara kebijakan dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menurutnya sesuai dengan nawa cita Pemerintahan Joko Widodo untuk membangun Indonesia secara keseluruhan mulai dari pinggiran.
”Pinggiran yang dimaksud ini ya terdiri dari desa-desa, salah satunya di 187 kecamatan di perbatasan sebagai bagian prioritas Pak Jokowi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika