REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) bakal segera menagih program pemerintah pusat terkait penanganan banjir yang diakibatkan luapan sungai Citarum.

"Kita sekarang ingin coba jemput bola saja," kata Ketua Komisi IV DPRD Jabar Ali Hasan saat dihubungi, Senin (14/3).

Ali menambahkan, selama ini tidak pernah ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pihak DPRD Jabar. Dewan yang duduk di komisi IV DPRD Jabar, kata dia, pun tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai program penanganan Citarum yang dibawa oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum ini.  

"Program dari pusat itu apa. Kita belum tahu, saya pengen tahu dulu apa program pusat. Karena selama ini nggak pernah ada pemberitahuan. Anggaran dari pusat untuk ini juga nggak tahu," katanya mengungkapkan.

Pemerintah pusat pun, menurut Ali, jangan cuma datang lalu memberikan bantuan berupa pakaian dan logistik. Sebab, bentuk perhatian pemerintah seharusnya tidak seperti itu. "Jangan sampai tiap tahun kita kebanjiran terus. Kita mampu bangun jalan-jalan yang mewah, tapi pas banjir kok pada nggak bisa sih," katanya.

Tepat pada Senin (14/3), anggota dewan di Komisi VI DPRD Jabar tengah mengadakan rapat untuk membahas perihal kondisi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. "Kita rapatkan ini, apa penyebabnya kok banjir bisa sampai sedemikian ini," katanya.

Ali heran dengan keadaan banjir di Kabupaten Bandung kali ini karena tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya. "Kemarin-kemarin banjirnya nggak seperti ini. Betul memang karena hujan di hari Sabtu (12/3) kemarin, tapi nggak pernah seperti ini. Kalau kita lihat ini kan parah sekali," ujarnya.

Terkait solusi penanganan berupa danau retensi, Ali juga akan memastikan rencana tersebut. "Makanya kita sekarang pengen tahu apakah penampungan air itu di sekitar danaunya sudah ada atau belum, kan kita belum tahu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika