REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Jatim, Jamaludin menolak kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 April 2016 antara 19 persen hingga 34 persen. Kenaikan iuran JKN termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 tahun 2016.
"Kami jelas menolak kenaikan iuran JKN yang berkisar antara 19 persen hingga 34 persen karena dinilai tidak pro rakyat. Selama ini pelaksanaan JKN belum berjalan baik terlihat dari aspek pelayanan di beberapa rumah sakit," katanya, Senin (14/3).
Ia mengatakan pelayanan di beberapa rumah sakit tersebut masih ditemukan banyaknya pasien yang ditolak dan diminta untuk membayar sejumlah administrasi maupun biaya pengobatan lainnya. Selain itu kepesertaan warga miskin yang belum tepat sasaran dan minimnya kepesertaan pekerja atau buruh.
"Adanya permasalahan kebocoran dalam pembayaran klaim rumah sakit maupun kapitasi yang didistribusikan, kepada puskesmas atau klinik yang tidak digunakan sepenuhnya untuk program promotif dan preventif kesehatan, menjadi beberapa penyebab bahwa kenaikan iuran JKN harus dikaji lebih lanjut agar tidak semakin membebani masyarakat," jelasnya.
Dengan terbitnya perpres itu, lanjutnya besaran iuran kelas I yang semula Rp59.500 menjadi Rp80 ribu, Iuran kelas II yang semula Rp42.500 naik menjadi Rp51 ribu, sedangkan iuran kelas III yang semula Rp25.500 menjadi Rp30 ribu. Padahal kenaikan iuran ini, dinilai bukanlah solusi dan akan semakin membebani dan merugikan rakyat.
"Terkait Perpres nomor 19 tahun 2016, maka kami menyatakan sikap menolak kenaikan iuran JKN, mendesak pemerintah dan BPJS memperbaiki sistem pelayanan kesehatan yang lebih akses terhadap rakyat, mendesak pemerintah memperbanyak fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan agar mutu dan kualitas layanan kesehatan semakin meningkat," katanya.
Selain itu, ia menambahkan pihaknya juga mendesak realisasi pembiayaan kesehatan yang tidak dibebankan kepada rakyat, tetapi ditanggung negara sebagaimana amanat undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, bahwa anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika