REPUBLIKA.CO.ID, BATANG — Para kepala daerah yang sukses dan memiliki integritas akan didorong menjadi agen-agen revolusi mental. Mereka akan dijadikan contoh bagi terciptanya perubahan sikap dan perilaku.
"Kita berharap nanti akan muncul adanya agen-agen perubahan revolusi mental ini. Termasuk kita memelihara kepala daerah untuk jadi contoh. Termasuk orang-orang yang memiliki kepeloporan-kepeloporan. Di Indonesia ini kan banyak,” kata anggota Pokja Revolusi Mental Hamdi Muluk, Ahad (13/3).
Tokoh-tokoh seperti Risma, Yoyok Riyo Sudibyo, Tri Mumpuni, Panji, dan lain-lain, menurut Hamdi, bisa dijadikan sebagai contoh revolusi mental. “Bisa saja nanti kita kumpulin mereka dari berbagai sektor,” ungkapnya.
Hamdi mengatakan saat ini tengah disusun indeks revolusi mental. Ada tiga hal khusus yang akan dinilai dalam indeks revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Hal-hal ini, kata Hamdi, terejawantahkan dalam kehidupan publik, negara, birokrasi.
Dalam revolusi mental, menurut dia, hal yang kongkrit adalah masalah perilaku. “Ada tidak gerakan kongkrit untuk menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi. Kita ukur itu nanti setiap kementerian, lembaga, pemda. Berkurang tidak praktik-praktik suap?. Masyarakat lebih tertib tidak?” kata Hamdi.
Inpres tentang Revolusi Mental, menurut Hamdi, penyusunannya sudah final. Tinggal menunggu tanda tangan di Setneg. “Kalau sudah di-Inpreskan maka itu sudah perintah kepada seluruh kementerian, lembaga, pemda harus sudah dilaksanakan,” kata dia. Draftnya sudah ada.
Hal yang pokok dari Revolusi Mental adalah kesungguhan mempercepat reformasi birokrasi. Pemerintah ingin integritas dimiliki bangsa ini. “Bagaimana bisa tegak kalau reformasi dilakukan tidak besar-besaran. Dan juga perombakan-perombakan struktural,” ungkapnya.
Apa yang sudah dilakukan Jokowi, menurut Hamdi, sudah merupakan bentuk revolusi mental, Seperti, Jokowi minta agar izn tidak bertele-tele, tidak ada pungli, tidak ada pungutan dalam perizinan. “Ini akan memulihkan kepercayaan masyarakat pada pelayanan publik. Jika masyarakat percaya pada pelayanan publik maka masyarakat akan mau disuruh untuk patuh.”
Sasaran pertama dari revolusi mental, menurut Hamdi adalah aparat birokrasi. Percepatan revolusi mental di kalangan birokrasi penting, “Penyelenggara negara itu sasaran utama revolusi mental."
Pada 2016, kata dia, pemerintah fokus membenahi aturan-aturan yang ada. Jika ada yang tidak selaras dengan revolusi mental maka akan direvisi atau diubah.
Selain itu, Hamdi mengatakan dukungan masyarakat juga sangat penting. “Bagaimana sekarang ini melibatkan masyarakat secara besar-besaran, “ jelas Hamdi. Menurutnya, akan banyak dana CSR yang bisa digunakan untuk revolusi mental.
Mengubah karakter bangsa yang kuat memang butuh waktu dan bukan hal mudah. Misalnya saja Korea perlu waktu 10-20 tahun. “Makanya wajar kalau Pak Jokowi bilang kalau kita konsisten 20 tahun maka 5 tahun sudah mulai ada perubahan, misalnya korupsi berkurang, birokrasi mulai lebih bersih. Orang Indonesia kalau melihat perubahan biasanya akan ikut,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
