REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM- Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Tri Budi Priyatno mengaku wacana rasionalisasi PNS oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuat resah di kalangan pegawai di lingkup Pemprov NTB.

"Rencana pusat yang akan memangkas jumlah PNS membuat banyak orang resah. Saat ini, rencana itu masih dalam tahap pemetaan dan hanya menyasar PNS tertentu," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Kamis (10/3).

Ia menuturkan telah bertemu dengan Menteri PAN RB yang menjelaskan rasionalisasi PNS paling cepat akan dimulai pada 2017 mendatang. Sementara tahun ini akan lebih fokus kepada pemetaan.

Menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah provinsi untuk "menyelamatkan" PNS dengan cara memperbanyak Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi para PNS yang dirasa masih kurang berkualitas dan lulusan SMA ke bawah.

"Saya yakin pak Sekda dan Pak Gubernur akan lakukan upaya penyelamatan," ungkapnya.

Tri Budi mengatakan kebijakan rasionalisasi yang diinginkan Kemenpan RB dilakukan sebagai upaya mengurangi beban APBN. Dengan cara melakukan pensiun dini kepada PNS yang dinilai tidak berkembang.

Ia menuturkan, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah di NTB relatif banyak yaitu 16 PNS tamatan SD, 35 PNS tamatan SMP dan 250 PNS tamatan SMA/SMK.

Sementara itu, PNS lingkup Pemprov NTB saat ini berjumlah 7.173 orang. Terdiri dari tamatan SD 211 orang, SMP 303 orang, SMA 1.795 orang, SMK 1.028 orang, D1 44 orang, D2 14 orang, D3 791 orang, S1 2.409 orang, SP1 39 orang, S2 431 orang dan S3 5 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika