REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat terkait ekonomi di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (8/3).

Sejumlah pemangku kebijakan perekonomian pun turut dipanggil dalam pertemuan ini. Yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo.

Menurut Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah, dalam pertemuan ini membahas persiapan rancangan APBN-Perubahan serta program-program pemerintah.

"Tapi intinya bahas program pemerintah dan persiapan APBNP, kalau yang pertama," kata Husain di rumah dinas Wapres, Jakarta.

Kemudian, dalam rapat ini juga dilaporkan hasil rapat kerja antara pemerintah dengan DPR RI terkait RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Menurut dia, JK juga memberikan sejumlah arahan-arahannya. Kendati demikian, Husain enggan menjelaskan arahan yang disampaikan oleh JK.

Rancangan UU JPSK didukung oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). RUU JPSK dinilai akan memperkuat posisi BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan dalam mengamankan sistem keuangan negara.

RUU JPSK termasuk salah satu dari 40 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk tahun 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika