REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Nurdin Ranggabarani menyebut kebijakan PT Newmont Nusa Tenggara yang tidak ingin membangun smelter di Sumbawa Barat tidak ubahnya seperti VOC pada zaman kolonial Belanda.
"Kami melihat kelakuan Newmont yang tidak ingin membangun smelter di daerah seperti VOC (Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) karena perilaku dan akibat yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda saat penjajahan," kata Nurdin Rangga Barani di Mataram, Selasa (8/3).
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, permintaan pembangunan smelter (pengolahan) bijih konsentrat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) seharusnya dapat diakomodir oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) mengingat selama ini nilai tambah yang diperoleh daerah masih terlalu kecil dengan adanya keberadaan pertambangan PT NNT.
"Kita tahu Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) No 4 Tahun 2009, telah menyatakan wajib hukumnya untuk membangun smelter. Tetapi nyatanya sejak 2009 sampai sekarang 2016 tanda-tanda PT NNT membangun smelter itu tidak pernah ada," ujarnya.
Nurdin menegaskan, seharusnya dengan sikap yang ditunjukkan PT NNT itu, pemerintah pusat bisa menekan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut untuk segera membangun smelter. "Dasar pembangunan (smelter) itu adalah Undang-Undang. Kalau mereka tidak ingin di atur dan tetap tidak ingin membangun. Cabut saja izinnya. Negara ini punyak aturan dan negara juga tidak boleh kalah dengan perusahaan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
