Senin 07 Mar 2016 20:53 WIB

DPD dan DPR Soroti Biaya Kilang Masela

Pertemuan DPD RI dengan SKK Migas terkait Blok Masela.
Foto: dok. DPD
Pertemuan DPD RI dengan SKK Migas terkait Blok Masela.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPD dan DPR dari Maluku mempertanyakan kebenaran penghitungan nilai pembangunan kilang gas alam cair Blok Abadi di Masela, Maluku, dalam rapat kerja dengan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Anggota DPD dari Maluku Nono Sampono menanyakan keabsahan angka yang dihasilkan dari perkiraan biaya proyek pembangunan kilang lepas pantai (offshore) dan darat (onshore) yang dipaparkan SKK Migas.

"Angka-angka yang tadi dipaparkan masih bisa dibantah kalau ada konsultan lain. Tridaya Advisor ini siapa, apakah ini konsultan independen atau gimana, rakyat sudah tidak bodoh lagi," kata Nono dalam pertemuan di Gedung DPD, Jakarta, Senin.

Terkait dengan estimasi biaya yang disodorkan SKK Migas dengan menyatakan jika dilakukan dengan cara terapung akan lebih ekonomis, Nono ragu perhitungan biaya untuk pembangunan kilang seperti itu (offshore) tidak akan membengkak.

"Berkaca dari pembangunan Floating LNG (FLNG) Prelude di Australia, nyatanya biaya pembangunan kilang LNG offshore tidak semurah yang diperkirakan sebelumnya, angka pembangunannya itu bertambah terus," ujarnya.

Dia juga membantah pendapat SKK Migas bahwa pembangunan kilang secara onshore di Masela berbahaya karena lautan di sekitarnya rawan gempa dia juga menegaskan kawasan tersebut dalam 200 tahun tidak pernah terjadi gempa.

"Di sana bukanlah daerah rawan gempa, bahkan sejak 200 tahun lalu belum pernah terjadi bencana itu, lihat di sini," ucap Nono sambil menunjukkan peta daerah rawan gempa miliknya.

Di lokasi yang sama, anggota Komisi VII DPR asal Maluku, Mercy Barends, meminta SKK Migas menghitung dengan benar perkiraan biaya untuk pembangunan kilang LNG Masela agar tidak ada perhitungan yang salah sehingga akan membuat biaya pembangunan Blok Masela membengkak dan berpotensi merugikan negara.

"Ini berkaitan dengan biaya (cost recovery). Kemarin kita ngamuk-ngamuk soal cost recovery, kalo gini terus ini pasti negara akan tanggung. Saya minta ini dihitung baik-baik supaya tidak merugikan negara," ucapnya.

Mercy juga mengaku heran dengan polemik Blok Masela akhir-akhir ini, padahal sesungguhnya bagi masyarakat Maluku, tak penting kilang dibangun di darat atau di laut, yang penting manfaatnya bisa benar-benar dirasakan secara luas.

"Ada apa ini di balik polemik Blok Masela, kita ini masyarakat Maluku nggak tahu menahu. Siapa pejabatnya? Apa latar belakangnya? Buatlah suasana yang kondusif, masyarakat Maluku ini masyarakat yang baru selesai konflik. Kepentingan kami adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Maluku," ucapnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement