REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nadhatul Ulama (NU) Anggia Ermarini buka suara atas beredarnya poster bertema gay yang mencantumkan logo NU.
Dia menolak jika keberadaan poster tersebut dianggap sebagai bentuk dukungan NU terhadap perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Poster tersebut diproduksi olek Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN).
"Itu poster lama dan kami sudah protes agar logo NU dicabut," kata Anggia kepada Republika.co.id, Senin (7/3).
Protes tersebut telah disampaikan di forum resmi dalam rapat antar stakeholder yang dihadiri KPAN, Kementerian Kesehatan, NU, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) . Dia menyebut Kemenkes pun juga keberatan atas pencantuman logo mereka di poster itu.
"Poster tersebut mestinya tidak dipasang di Puskesmas umum, itu khusus untuk komunitas," kata perempuan yang pernah menjabat sebagai Sekretaris PP Lembaga Kesehatan Nadhatul Ulama (LKNU) itu.
LKNU sebagai lembaga di bawah naungan Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) tunduk dan taat pada sikap dan keputusan PBNU, termasuk di dalamnya terkait sikap yang menyatan bahwa LGBT merupakan perilaku yang mengingkari fitrah manusia.
Beberapa tahun terakhir, LKNU menjadi salah satu mitra program Global Fund untuk penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Kemitraan program ini dijalankan dalam konteks penanggulangan. Dalam program ini, upaya-upaya pencegahan dan pendampingan dilakukan LKNU terhadap komunitas dampingannya, termasuk di dalamnya orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS yang didanai oleh Global Fund, dikelola oleh LKNU dan diperuntukkan sepenuhnya kepada mereka yang menjadi sasaran program.
LKNU sama sekali tidak masuk dan/atau melibatkan diri dalam agenda-agenda kampanye dan propaganda untuk memperjuangkan pengakuan eksisten LGBT.
LKNU meminta semua pihak tidak mempolitisir dan memanfaatkan kerjasama yang dibangun dengan LKNU untuk kepentingan-kepentingan tertentu, selain kepentingan kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika