REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Data kependudukan yang akurat harus dimiliki pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Karena, akurasi demografi penduduk tersebut sangat penting, untuk menunjang berbagai program pembangunan yang dijalankan.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, data kependudukan yang ada selama ini belum maksimal karena belum menyajikan secara pasti kondisi masyarakat.
"Data sekarang ini kan datanya proksi. Tenaga kerja bertambah sekian, kemiskinan berkurang sekian. Baru proksi, siapa orangnya kan enggak ketahuan," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher belum lama ini.
Menurut Aher, selain terperinci, data kependudukan perlu diperbaharui setiap waktunya agar mampu menampilkan kondisi warga terkini. Hal tersebut, akan terwujud jika aparatur negara yang bertugas mendata penduduk benar-benar fokus dan profesional di bidangnya.
"Profesional untuk urusan kependudukan. Ini sangat penting, karena urusan kependudukan jangan salah. Ketika tidak akurat, maka program pembangunan pun akan salah," katanya.
Heryawan memberi contoh, data kependudukan yang akurat diperlukan untuk program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan akan berdampak signifikan jika diberikan kepada warga yang benar-benar masuk dalam kategori miskin.
"Pemberian dana bantuan usaha kecil. Kan jelas kalau ada data. Kita khawatir kalau enggak ada data, dana-dana kesetiakawanan sosial dari negara tidak merata, salah sasaran," katanya.
Contoh lain, kata dia, data penduduk yang akurat pun sangat membantu penyaluran program beras miskin (raskin). Penyaluran beras bagi warga kurang mampu ini harus tepat sasaran agar keberadaannya efektif. "Diperiksa, diverifikasi. Jadi kelihatan, ada yang perekonomiannya berkembang, jadi tak mendapat raskin lagi. Itu harus ada datanya," kata Aher.
Tidak hanya itu, kata dia, penentuan daftar pemilih tetap (DPT) untuk setiap pemilihan umum pun sangat bergantung pada data penduduk yang ada. "Kalau ketahuan, menyeluruh, kan sudah kelihatan pada hari-H berumur 17 tahun," katanya.
Oleh karena itu, Aher menyambut baik langkah Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan langsung SK pengangkatan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota. Menurutnya, ini merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah pusat dalam memperbaiki data kependudukan.
"Perhatian besar dari pusat melalui Kemendagri terkait kependudukan. Ini sebuah perhatian khusus secara struktural," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika